Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi: Pengasuhan Model Pesantren Masih yang Terbaik untuk Atasi Dampak Negatif Teknologi Digital

KOTA BEKASI — Pengasuhan model pesantren dinilai relevan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital melalui pendidikan agama, pembentukan akhlak, pendampingan, dan penanaman kemandirian. Pola pengasuhan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi anak-anak akibat penggunaan teknologi yang semakin luas.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, sekitar 88 juta anak di Indonesia atau sepertiga dari total penduduk menghadapi tantangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Karena itu, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan orang tua, pengasuh, guru, serta ustaz dan ustazah.

“Kita sekarang hidup di era kecanggihan teknologi yang luar biasa. Banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak,” ujarnya dalam Apel Hari Santri 2026 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (22/10/2026).

Menurut Arifatul, lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan karakter anak. Dalam hal ini, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti, kedisiplinan, dan kemandirian yang menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Pondok pesantren adalah tempat yang paling tepat untuk mengasah anak-anak kita,” katanya.

Pengasuhan di pesantren memberikan ruang bagi anak untuk menjalani pendidikan sekaligus pembinaan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendampingan pengasuh dan guru, santri diharapkan memiliki landasan moral yang kuat sehingga mampu memilah informasi, mengendalikan perilaku, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadits, KH. Abu Bakar Rahziz, mengatakan bahwa tantangan pesantren pada era digital semakin kompleks. Selain mendidik santri dalam bidang keagamaan dan akhlak, pesantren juga perlu membekali mereka dengan kemampuan menghadapi arus informasi, opini publik, dan algoritma media digital.

Menurutnya, informasi mengenai suatu peristiwa di lingkungan pesantren dapat direkam, difoto, diberi narasi, kemudian disebarluaskan ke berbagai wilayah hanya dalam hitungan detik. Karena itu, santri perlu memiliki kecakapan digital agar mampu memahami informasi secara kritis serta membedakan fakta, hoaks, dan informasi yang menyesatkan.

“Resolusi Jihad Santri hari ini menuntut kita berani melawan kebodohan, melawan framing, melawan hoaks, judol, judi online, fitnah, pornografi, kecanduan game, dan segala hal yang merusak masa depan santri dan generasi Indonesia,” ungkapnya.

KH. Abu Bakar menegaskan, pendidikan pesantren harus mampu memadukan penguatan nilai-nilai agama dengan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi. Santri perlu memahami teknologi dan memanfaatkannya untuk hal-hal produktif, tanpa membiarkan diri terjerumus dalam perilaku yang merugikan.

Ia juga mendorong pelaksanaan Resolusi Jihad Digital Santri agar santri menjadi pelopor literasi digital, penjaga akhlak, penyebar kebaikan, serta pembela martabat kemanusiaan. Dengan bekal pendidikan agama dan pembinaan karakter, santri diharapkan mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi sekaligus menghindari dampak negatifnya.

“Santri harus menjadi pencipta manfaat, bukan penyebar mudarat. Santri menjadi pelopor perubahan, bukan korban perkembangan zaman,” tandasnya.

KH. Abu Bakar berharap pesantren terus mempertahankan tradisi pendidikan dan pengasuhan yang menjadi kekuatannya, sekaligus melakukan inovasi agar tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda. Dengan demikian, pesantren dapat berperan dalam menyiapkan generasi yang berakhlak, mandiri, cakap menghadapi teknologi, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.